Ini solusi Bappenas kejar ketertinggalan infrastruktur RI

Sabtu, 11 Maret 2017 16:00 Reporter : Anggun P. Situmorang

bambang brodjonegoro. ©tpidsulut.org

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara di ASEAN.
Sementara itu, anggaran infrastruktur pemerintah tahun 2015-2019 hanya mampu membiayai sebesar 41 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Gap ini didorong oleh Pemerintah untuk dapat diisi oleh BUMN dan swasta.
"Skema Kerjasama Pemerintah dengan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) merupakan solusi untuk mempercepat ketertinggalan infrastruktur di Indonesia," kata Bambang, Sabtu (11/3).
Menurutnya, pembiayaan proyek KPBU dan PINA yang memiliki rentang waktu jangka panjang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dari instrumen-instrumen investasi jangka panjang seperti penawaran umum perdana saham (IPO), obligasi jangka panjang dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).
Belum tersedianya instrumen investasi jangka panjang dalam jumlah yang cukup, membuat investor yang mengelola dana jangka panjang memilih menempatkan ke instrumen investasi jangka pendek. Meskipun penempatan tersebut mengandung risiko tidak tercapainya target return karena terjadinya miss-macth.
'Dengan target pembangunan infrastruktur yang progresif dan keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dan PINA, maka peran underwriter akan menjadi signifikan dalam mempertemukan investee dan investor jangka panjang, ujar Bambang.