Ridwan Kamil: Penghapusan Ujian Nasional akan kita tindaklanjuti
Sabtu, 26 November 2016 12:28
Reporter : Andrian Salam Wiyono
Ujian Nasional. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman
Merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil
mendukung langkah pemerintah pusat yang akan menghapuskan ujian
nasional (UN). Pemkot Bandung-pun akan menindaklanjuti program
pemerintah pusat itu.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan menghapuskan ujian nasional dari seluruh jenjang. Pemerintah pusat menyerahkan mekanisme kelulusan para siswa pada pemerintah daerah masing-masing.
"Saya mah kalau kebijakan pusat pasti fatsun. Sehingga saya enggak akan mengomentari positif - negatifnya. Tapi kalau kebijakan penghapusan kita akan mengikuti arahan," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (26/11).
Namun pria berkaca mata tersebut belum bisa menyampaikan teknis pelaksanaan jika ujian diserahkan pada pemerintah daerah. Untuk diketahui, urusan ujian ini akan didesentralisasikan, di mana SD dan SMP akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Adapun jenjang SMA dan sederajat akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (pemprov).
"Itu wacananya barukan ya. Kalau baru berarti kita hanya akan menjawab akan mengikuti wacana tersebut. Tapi pasti akan ditindaklanjuti kesiapan di lapangan," tandasnya.
Sejauh ini Emil mengaku belum mendapatkan arahan ihwal adanya penghapusan UN sebagai indikator kelulusan siswa setiap jenjangnya. "Belum ada arahan. Kasih saya sehari dua hari untuk menjawabnya ya," ungkapnya.
Penghapusan UN ini rencananya akan dimulai 2017 mendatang. Payung hukum pelaksanaannya berupa instruksi presiden (inpres). Pemerintah pusat dalam hal ini nantinya hanya akan difokuskan pada pengawasan dan pelaksanaan ujian nasional. [rhm]
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan menghapuskan ujian nasional dari seluruh jenjang. Pemerintah pusat menyerahkan mekanisme kelulusan para siswa pada pemerintah daerah masing-masing.
"Saya mah kalau kebijakan pusat pasti fatsun. Sehingga saya enggak akan mengomentari positif - negatifnya. Tapi kalau kebijakan penghapusan kita akan mengikuti arahan," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (26/11).
Namun pria berkaca mata tersebut belum bisa menyampaikan teknis pelaksanaan jika ujian diserahkan pada pemerintah daerah. Untuk diketahui, urusan ujian ini akan didesentralisasikan, di mana SD dan SMP akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Adapun jenjang SMA dan sederajat akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (pemprov).
"Itu wacananya barukan ya. Kalau baru berarti kita hanya akan menjawab akan mengikuti wacana tersebut. Tapi pasti akan ditindaklanjuti kesiapan di lapangan," tandasnya.
Sejauh ini Emil mengaku belum mendapatkan arahan ihwal adanya penghapusan UN sebagai indikator kelulusan siswa setiap jenjangnya. "Belum ada arahan. Kasih saya sehari dua hari untuk menjawabnya ya," ungkapnya.
Penghapusan UN ini rencananya akan dimulai 2017 mendatang. Payung hukum pelaksanaannya berupa instruksi presiden (inpres). Pemerintah pusat dalam hal ini nantinya hanya akan difokuskan pada pengawasan dan pelaksanaan ujian nasional. [rhm]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar