Rencana penghapusan ujian nasional disambut baik di Jawa Timur
Rabu, 30 November 2016 03:29
Reporter : Moch. Andriansyah
Ujian Nasional 2015. ©2015 merdeka.com/arie basuki
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy akan menghentikan sementara (moratorium) pelaksanaan
Ujian Nasional (UN) pada 2017. Mendikbud mengklaim Presiden Joko Widodo
sudah menyetujui rencana ini. Nantinya, pelaksanaan ujian akhir akan
diserahkan ke pemerintah daerah.
Rencana ini disambut positif Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kadisdik Jawa Timur Saiful Rachman siap melaksanakan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Pihak Kementerian pasti sudah mengkaji secara mendalam keputusan ini. Dan yang jelas, jika moratorium itu dilakukan, akan berimbas pada pelimpahan pelaksanaan ujian sekolah yang diserahkan ke masing-masing daerah," terang Saiful saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (29/11).
Jika moratorium dilaksanakan, tetap dibutuhkan pola baru sebagai pengganti ujian nasional. Ini dibutuhkan sebagai standar penerimaan siswa baru dari SMP ke SMA/SMK.
"Orientasi kepala sekolah jelas akan berubah, bukan lagi pada evaluasi pendidikan akhir, melainkan memperluas jaringan dengan perguruan tinggi. Saya harap, jika ada moratorium, akan ada tahapan yang akan dijadikan panduan," paparnya.
Dia menyambut baik rencana penghapusan ujian nasional. Menurutnya, dengan begitu siswa akan lebih berpeluang meningkatkan kemampuan di semua bidang mata pelajaran. "Jadi siswa tidak hanya fokus pada mata pelajaran tertentu saja," ucapnya.
Terpisah, Kepala SMP Negeri 1 Surabaya, Titik Sudarti mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan beberapa langkah terkait rencana moratorium ujian nasional.
"Kalaupun ada moratorium, terkait sistem seleksi penerimaan siswa baru (PPDB) atau evaluasi sekolah bisa kami bicarakan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Yang jelas, kami sudah memiliki rencana jika memang nanti ada moratorium," kata Titik. [noe]
Rencana ini disambut positif Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kadisdik Jawa Timur Saiful Rachman siap melaksanakan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Pihak Kementerian pasti sudah mengkaji secara mendalam keputusan ini. Dan yang jelas, jika moratorium itu dilakukan, akan berimbas pada pelimpahan pelaksanaan ujian sekolah yang diserahkan ke masing-masing daerah," terang Saiful saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (29/11).
Jika moratorium dilaksanakan, tetap dibutuhkan pola baru sebagai pengganti ujian nasional. Ini dibutuhkan sebagai standar penerimaan siswa baru dari SMP ke SMA/SMK.
"Orientasi kepala sekolah jelas akan berubah, bukan lagi pada evaluasi pendidikan akhir, melainkan memperluas jaringan dengan perguruan tinggi. Saya harap, jika ada moratorium, akan ada tahapan yang akan dijadikan panduan," paparnya.
Dia menyambut baik rencana penghapusan ujian nasional. Menurutnya, dengan begitu siswa akan lebih berpeluang meningkatkan kemampuan di semua bidang mata pelajaran. "Jadi siswa tidak hanya fokus pada mata pelajaran tertentu saja," ucapnya.
Terpisah, Kepala SMP Negeri 1 Surabaya, Titik Sudarti mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan beberapa langkah terkait rencana moratorium ujian nasional.
"Kalaupun ada moratorium, terkait sistem seleksi penerimaan siswa baru (PPDB) atau evaluasi sekolah bisa kami bicarakan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Yang jelas, kami sudah memiliki rencana jika memang nanti ada moratorium," kata Titik. [noe]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar